SEWA UNDERNAME MURAH

Mau Import Namun Tidak Memiliki Perizinan?

Import memang sebuah keniscayaan dalam perusahaan terlebih perusahaan yang sangat tergantung pada komoditi yang tidak tersedia di dalam negeri, namun untuk menjadi importir diperlukan perizinan dan perlu mengerti tatalaksana impor (prosedur) yang harus dilalui serta memakan waktu dalam pengurusannya. Terlebih Bea Cukai sudah menetapkan peraturan untuk perizinan impor (API : Angka Pengenal Importir) tidak boleh lebih dari 1 bab HS Code. Oleh karena itu kami memberikan solusi untuk anda dengan meminjamkan bendera (UNDERNAME) perusahaan kami.

SEWA UNDER NAME MURAH

Kami salah satu Perusahaan yang memiliki Perizinan terlengkap dan termurah.

Kami juga melayani semua Under name export import termasuk yang ada ketentuan dan syaratnya.

BIAYA SEWA UNDERNAME MURAH EXPORT-IMPORT 

LCL                                                       Rp. 2.000.000,-

FCL 20”                                                 Rp. 2.500.000,- Next Cont Rp.2.000.000,-

FCL 40”                                                 Rp. 3.000.000,- Next Cont Rp.2.000.000,-


KAMI MEMPUNYAI 3 JALUR UNDERNAME :
- MERAH
- KUNING
- HIJAU

IZIN KUOTA IMPORT

Kami juga salah satu perusahaan yang melayani dan memiliki beberapa kouta Import seperti :

* PI - BESI BAJA
* L/S PAKAIAN JADI 
* L/S TPT* L/S ALAS KAKI* L/S Elektronik* PI - KEHUTANAN

* PI - Mesin Bekas / Barang bekas

CUSTOM CLEARANCE

Siap membantu serta bekerjasama dengan pihak manapun dalam hal atau bidang,spesialis

CUSTOM CLEARANCE,
IMPORT BORONGAN (ALL IN)
IMPORT RESMI
UNDERNAME IMPORT
PENGURUSAN L/S
DOOR TO DOOR
DOMESTIK

Mengenai customs clearance import atau service lain yang dipakai dan akan dibuat dan diperkuat dengan MOU bermaterai atau DINOTARISKAN demi kelangsungan kerjasama yang baik antara kedua belah pihak serta berkekuatan hukum yang berlaku di Indonesia.

Hubungi Kami : 

 021 8888 6410

Read More

TATA CARA PERHITUNGAN BEA MASUK DAN PAJAK DI BEA CUKAI

Bagi yang pertama kali berurusan dengan Bea dan Cukai mungkin sering mengalami kebingungan terhadap barang impor, barang kiriman paket atau barang bawaan penumpang yang kita bawa saat baru pulang dari luar negeri. Tidak hanya terkait prosedur atau tata cara pengeluaran, tetapi juga bagaimana cara untuk menghitung pungutan bea masuk, cukai, dan pajak-pajak lainnya seperti PPN, PPh, dan PPnBM.

Sebelum kita langsung membahas tentang tata cara perhitungan pungutan berupa Bea Masuk (atau yang biasa disingkat BM, dan Pajak (PPN, PPh, PPnBM), ada baiknya kita mengetahui pengertian dari istilah-istilah yang biasa digunakan dalam perhitungan kepabeanan. 

Pengertian

Berikut adalah pengertian dari beberapa istilah yang akan digunakan dalam artikel ini: 

• Bea Masuk: adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang impor. Pengertian tentang Bea Masuk selengkapnya bisa klik disini: Bea Masuk.
• Harga barang: adalah nilai dari barang tersebut, disebut sebagai "cost" (C)
• Asuransi: adalah nilai asuransi yang dikenakan terhadap barang impor atau disebut dengan istilah "insurance" (I)
• Ongkos kirim: adalah biaya yang dikenakan oleh pihak jasa pengiriman dan selanjutnya disebut "freight" (F)
• PDRI: merupakan singkatan dari Pajak Dalam Rangka Impor yang terdiri dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPh pasal 22 Impor), dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM).

NDPBM

Nilai Dasar Penghitungan Bea Masuk yang selanjutnya disingkat NDPBM adalah nilai tukar yang dipergunakan sebagai dasar penghitungan Bea Masuk. Dalam menghitung bea masuk, maka persentase tarif Bea Masuk, PPN, dan PPh akan dikalikan dengan NDPBM yang sudah ditetapkan sebelumnya. Rumus penetapan NDPBM dan cara menghitung Bea Masuk beserta PPN dan PPh adalah sebagai berikut: 

Nilai Dasar Pengenaan Bea Masuk (NDPBM) = Cost + Insurance + Freight = CIF

1. Untuk barang impor yang tidak melalui Perusahaan Jasa Titipan: 
   • Bea Masuk = CIF * Tarif Bea Masuk (bisa 0%, 5%, 10% dst lihat di BTBMI (Buku Tarif Bea Masuk Indonesia) yang sekarang dinamakan BTKI (Buku Tarif Kepabeanan Indonesia). Jika Anda tidak memiliki BTKI, maka Anda bisa mengetahui tarif Bea Masuk dari barang impor melalui portal INSW (Indonesia National Single Window), atau langsung klik disini: HS Code Information.
   • PPN (Pajak Pertambahan Nilai) = (CIF + bea masuk) * 10%
   • PPh (Pajak Penghasilan) = (CIF + bea masuk) * 7.5% (bisa kena 2,5% bila punya API, atau 15% bila tidak punya NPWP)


2. Untuk barang impor melalui Perusahaan Jasa Titipan (PJT) atau kantor pos, tata cara perhitungan sama dengan formula diatas, hanya sebelumnya harga barang dikurangi dengan nilai yang diberikan pembebasan terlebih dahulu, yakni sebesar FOB (Freight On Board) USD 50,00: 

   Untuk barang yang nilainya (harganya) di bawah USD 50 (dolar Amerika) dibebaskan dari pungutan Bea Masuk dan PDRI alias gratis / free tidak bayar bea masuk dan pajak.

   
   
   • Bea Masuk = (CIF) * tarif bea masuknya
   • PPN = (CIF + bea masuk) * 10%
   • PPh = (CIF + bea masuk) * 7.5%

   Contoh Kasus:

   Harga barang $500 dikurangi nilai pembebasan yang merupakan hak untuk barang kiriman $50 = 500-50 = $450,
   Ongkir $50 --- CIF = 450 + 50 = 500, jenis barang = Handphone (tarif bea masuk dlm BTKI = 0%)
   • Bea Masuk = ( 500 ) * 0% = 0
   • PPN = (500 + 0) * 10% = 50 dolar
   • PPh = (500 + 0) * 7,5% = 37.5 dolar
   Sehingga total tagihan = 50 + 37.5 = 87.5 dolar * 10.232,75 = Rp. 896.000,- (pembulatan). 
   NDPBM (kurs 1 usd = 10.232,75 berlaku tgl 13 s.d. 19 juli 2009. 



Info kurs yang berlaku hari ini dapat dilihat di website resmi Bea dan Cukai atau langsung klik disini: [Kurs Pajak] - Data Kurs Pajak.



3. Untuk mengetahui tentang aturan dan tanya jawab mengenai pembawaan barang melalui pesawat udara bisa dilihat disini Official Website Direktorat Jenderal Bea dan Cukai - FAQ Barang Bawaan Penumpang Sarana Pengangkut Udara.


4. Untuk yang ada masalah dengan kantor pos pasar baru telepon ke nomor 021-3813438, kalo punya tracking-number, bisa dipantau sendiri di website PT Pos Indonesia (Persero) di http://www.posindonesia.co.id/.


5. Untuk mengetahui persentase pembeaan, peraturan mengenai barang larangan pembatasan, termasuk juga untuk mengetahui tarif Bea Masuk, PPN, PPh, dan PPnBM dengan memasukkan kata kunci berdasarkan nomor pos tarif (HS Code) atau Nama Barang dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia di link HS Code Information yang sudah diberikan di atas (angka 1).


6. Untuk mengetahui tentang aturan mengenai sertifikat postel terutama untuk pasal 6 (perkecualian sertifikat ditjen postel) bisa dibaca disini Penjelasan Kementerian Kominfo.


7. Tatacara pengeluaran barang di Perusahaan Jasa Titipan (disingkat PJT): 
   1. Barang datang dari luar negeri
   2. Dokumen diperiksa oleh customs
   3. Apabila barang tersebut: 
      • Harganya diragukan, maka akan nilai pabean ditetapkan ulang oleh pejabat pemeriksa Bea dan Cukai,
      • Jenis / tipe / jumlah barang diragukan maka diperiksa bersama petugas dari PJT, dan hasilnya dituangkan dalam laporan pemeriksaan
   4. Dokumen yang telah disetujui oleh Bea dan Cukai kemudian ditetapkan pembayarannya
   5. Barang dikeluarkan dari gudang PJT
   6. PJT diberi kesempatan 3 hari setelah barang keluar untuk melunasi pembayaran pajak dan Bea Masuk


8. Tata cara pengeluaran barang yang dokumen Pencacahan Pembeaan Kiriman Pos (disingkat PPKP)-nya ditetapkan di Kantor Pos Soekarno Hatta (Soetta): 
   1. Barang datang dari luar negeri;
   2. Barang ditetapkan oleh pihak pos sebagai barang 'held by customs' yang menandakan bahwa paket kiriman pos tersebut harus melalui pemeriksaan petugas Bea dan Cukai terlebih dahulu;
   3. Barang diperiksa oleh customs didampingi oleh petugas pos;
   4. Barang dibungkus ulang oleh petugas pos dan diberi seal atau segel oleh pihak pos;
   5. Petugas customs menetapkan nilai pabean dan pengenaan bea masuk dan pajaknya untuk barang dengan nilai diatas 50 dolar;
   6. Customs menuangkan hasil perhitungannya ke dalam PPKP;
   7. Barang beserta PPKP dikirim oleh petugas pos bandara ke tempat pos terdekat dgn penerima;
   8. Bila barang bebas bea langsung dikirim ke alamat penerima;
   9. Untuk barang yg terkena bea, petugas pos memberitahukan ke penerima untuk melunasi pungutan yang tercantum dalam PPKP.


9. Bila merasa keberatan dengan penetapan harga oleh petugas Bea dan Cukai, bisa mengajukan keberatan dengan dilampiri dokumen pembelian seperti bukti transfer,invoice dari pihak penjual atau seller, kuitansi pembelian yang dikeluarkan oleh seller yang didalamnya dirinci daftar uraian barang yang dikirim.


10. Untuk membaca lebih lengkap mengenai petunjuk pelaksanaan atau panduan umum tentang barang kiriman melalui jasa titipan bisa klik link berikut ini: Panduan Impor Umum/Panduan Impor - Perorangan - Barang Kiriman - Melalui PJT.


11. Tata cara pengeluaran barang penumpang di terminal kedatangan: 
    1. Penumpang mengisi Customs Declaration (CD) berisi jumlah, jenis dan nilai pabean barang impor yang dibawa dan menyerahkannya kepada petugas customs dan dapat memilih jalur hijau atau jalur merah.
       • Jalur hijau: memberikan persetujuan pengeluaran barang impor pada CD apabila nilai pabean tidak melebihi FOB US$ 250 untuk satu orang atau FOB US$1.000 untuk satu keluarga dan membawa barang kena cukai dalam jumlah tidak melebihi ketentuan pembebasan cukai.
       • Jalur merah: melakukan pemeriksaan fisik barang, mencatat hasil pemeriksaan fisik berupa jumlah, jenis, merek, klasifikasi, pembebanan (tarif), nilai pabean dan menghitung bea masuk dan pajak impor pada CD, serta memberikan persetujuan pengeluaran setelah pungutan negara dilunasi.
    2. Petugas yang menerima pembayaran menerbitkan kuitansi pembayaran dan membukukan data CD yang dikenakan pembayaran kedalam buku catatan pabean untuk CD.
    3. Apabila penumpang membawa Barang Kena Cukai (disingkat BKC) berupa rokok atau minuman beralkohol, maka diwajibkan untuk melaporkan barang tersebut kepada petugas Bea dan Cukai yang mengawasi di terminal kedatangan penumpang luar negeri. Jika BKC yang dibawa penumpang melebihi ketentuan pembebasan, kelebihannya ditetapkan sebagai barang yang dikuasai negara dan dijadikan milik negara untuk selanjutnya dimusnahkan. Batasan BKC yang boleh dibawa penumpang yang datang dari luar negeri adalah sebanyak 200 (dua ratus batang) rokok dan 1 (satu) liter minuman beralkohol per penumpang.
    4. Barang penumpang yang tiba tidak bersama dengan penumpang, harus dapat dibuktikan dengan paspor, bagage claim tag, dan tiket yang bersangkutan.
    5. Barang penumpang pada butir (d) di atas yang: 
       • terdaftar dalam manifest diselesaikan dengan dokumen PIBK.
       • terdaftar sebagai barang lost and found diselesaikan dengan CD.
    6. Dalam hal terdapat kecurigaan, petugas dapat memeriksa barang bawaan penumpang yang lewat jalur hijau.
    7. Terhadap barang yang dilarang atau dibatasi impornya, petugas melakukan pencegahan dan penyerahan bukti pencegahan kepada pemilik barang.
    8. Penumpang yang memenuhi pembayaran penyetoran negara atas barang bawaannya diberi bukti kuitansi pembayaran bea dan cukai.


12. Tata cara pengeluaran barang pindahan: 
    1. Pemilik barang mengajukan pemberitahuan impor barang khusus kepada kepala kantor pabean dengan melampirkan: 
       • Rincian jumlah dan jenis barang yang dimintakan pembebasan bea masuk beserta nilai pabeannya.
       • Surat keterangan yang diperlukan berkaitan dengan kepindahan pemilik barang
       • Fotokopi paspor.
    2. Persyaratan lain; barang tersebut tiba bersama pemiliknya, atau paling lama 6 (enam) bulan sesudah atau sebelum pemilik barang tiba di indonesia.
    Untuk membaca peraturan Menteri Keuangan tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang Pindahan bisa di-download disini: PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 28/PMK.04/2008 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang Pindahan.

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi kami :
 021 8888 6410
 

Read More

SERBA-SERBI TENTANG MEKANISME IMPOR DAN PERATURAN BEA CUKAI

Sebelum Anda membaca lebih lanjut tentang Impor, ada baiknya Anda memahami terlebih dahulu Tata Laksana di Bidang Impor sebagai referensi utama dalam mempelajari tentang Impor yang terkait Bea Cukai.

Dasar Hukum atau Peraturan yang digunakan dalam mekanisme Impor di Indonesia antara lain:

1. Undang-Undang nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 17 Tahun 2006;
2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 453/KMK.04/2002 tentang Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Impor, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Kep. Menkeu No. 112/KMK.04/2003;
3. Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor KEP-07/BC/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Impor yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan DJBC No. P-42/BC/2008.

Kepabeanan 

Pengertian dari Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu-lintas barang yang masuk atau keluar Daerah Pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar. Jadi kepabeanan adalah segala sesuatu yang mencakup ekspor-impor beserta dengan pungutan yang dilakukan terhadap ekspor maupun impor.

Impor 

Pengertian dari impor adalah kegiatan memasukan barang ke dalam Daerah Pabean. Orang yang memasukkan barang ke dalam Daerah Pabean disebut importir.

Daerah Pabean 

Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang Kepabeanan. Dalam hal ini berarti seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia hingga ke batas laut terluar.

Barang yang dimasukkan ke dalam Daerah Pabean diperlakukan sebagai BARANG IMPOR dan terutang Bea Masuk. Jadi apabila Anda mengirim / membawa barang dari luar negeri ke Indonesia, maka barang tersebut sudah dapat disebut sebagai barang impor, dan atas barang tersebut terhutang Bea Masuk yang wajib dibayar melalui mekanisme yang sudah ditentukan.

Agar tidak terjadi kerancuan, barang bawaan penumpang (barang yang Anda bawa ketika bepergian dari luar negeri atau ke luar negeri) seperti pakaian Anda sehari-hari (bukan barang baru), tidak terkena Bea Masuk

Barang pribadi penumpang adalah barang yang dibawa oleh setiap orang yang melintasi perbatasan wilayah negara dengan menggunakan sarana pengangkut, tidak termasuk barang yang dibawa awak sarana pengangkut atau pelintas batas.

Pembebasan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor serta Pembebasan Cukai diberikan terhadap:

• Barang pribadi penumpang yang nilai pabeannya tidak melebihi FOB USD 250.00 untuk setiap orang atau FOB USD 1.000.00 untuk setiap keluarga. FOB adalah singkatan dari Freight on Board yang artinya belum termasuk ongkos kirim (freight) dan biaya asuransi (insurance) atas barang tersebut. Jadi misalnya apabila Anda datang dari luar negeri dengan membawa sejumlah barang baru (contohnya elektronik atau oleh-oleh yang Anda beli dari luar negeri), maka untuk semua barang bawaan Anda yang bernilai dibawah FOB US 250,00 tidak dikenakan Bea Masuk. Apabila Anda datang bersama keluarga Anda, total seluruh barang bawaan Anda sekeluarga yang bernilai FOB USD 1.000,00 dibebaskan dari Bea Masuk.


• Barang pribadi penumpang dewasa yang merupakan barang kena cukai paling banyak 200 batang sigaret, 25 batang cerutu atau 100 gram tembakau iris dan 1 liter minuman mengandung etil alkohol. Pengertian dari peraturan ini adalah bukan dibebaskan dari pengenaan Bea Masuk atasu rokok atau minuman yang Anda bawa dari luar negeri, tetapi merupakan jumlah maksimal yang diizinkan untuk dibawa masuk ke Indonesia oleh orang pribadi, apabila jumlah rokok atau minuman yang Anda bawa melebihi ketentuan yang telah ditetapkan, maka wajib untuk dimusnahkan dibawah pengawasan petugas Bea dan Cukai.


• Barang awak sarana pengangkut yang nilai pabeannya tidak melebihi FOB USD 50.00 untuk setiap kedatangan. Awak sarana pengangkut ini maksudnya kru kapal (Anak Buah Kapal / Mualim Kapal / Nahkoda) / kru pesawat (Pilot / Co-Pilot / Pramugari-Pramugara).


• Barang awak sarana pengangkut yang merupakan barang kena cukai dengan jumlah paling banyak 40 batang sigaret, 10 batang cerutu atau 40 gram tembakau iris dan 350 mililiter minuman mengandung etil alkohol. Keterangannya sama seperti diatas, awak sarana pengangkut yang dimaksud adalah kru kapal (Anak Buah Kapal / Mualim Kapal / Nahkoda) / kru pesawat (Pilot / Co-Pilot / Pramugari-Pramugara).

Kawasan Pabean 

adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di di pelabuhan laut,Bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Impor untuk di pakai:

• Memasukkan barang ke dalam Daerah Pabean dengan tujuan untuk dipakai; atau
• Memasukkan barang ke dalam Daerah Pabean untuk dimiliki atau dikuasai oleh orang yang berdomisili di Indonesia.

Syarat Pengeluaran barang Impor untuk dipakai setelah diserahkan:

• Pemberitahuan Pabean dan dilunasi Bea Masuk dan PDRI;
• Pemberitahuan pabean dan Jaminan; atau
• Dokumen pelengkap pabean dan jaminan.

Penjaluran

• JALUR MERAH, adalah proses pelayanan dan pengawasan pengeluaran Barang Impor dengan dilakukan pemeriksaan fisik, dan dilakukan penelitian dokumen sebelum penerbitan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB);
• JALUR HIJAU, adalah proses pelayanan dan pengawasan pengeluaran Barang Impor dengan tidak dilakukan pemeriksaan fisik, tetapi dilakukan penelitian dokumen setelah penerbitan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB);
• JALUR KUNING, adalah proses pelayanan dan pengawasan pengeluaran Barang Impor dengan tidak dilakukan pemeriksaan fisik, tetapi dilakukan penelitian dokumen sebelum penerbitan SPPB;
• JALUR MITA Non-Prioritas;
• JALUR MITA Prioritas.

Kriteria jalur Merah: 

• Importir baru;
• Importir yang termasuk dalam kategori risiko tinggi (high risk importir);
• Barang impor sementara;
• Barang Operasional Perminyakan (BOP) golongan II;
• Barang re-impor;
• Terkena pemeriksaan acak;
• Barang impor tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah;
• Barang impor yang termasuk dalam komoditi berisiko tinggi dan/atau berasal dari negara yang berisiko tinggi.

Kriteria jalur Hijau : 

Importir dan importasi yang tidak termasuk dalam kriteria sebagaimana dimaksud dalam kriteria jalur merah

Kriteria jalur Prioritas : 

Importir yang ditetapkan sebagai Importir Jalur Prioritas

Pemeriksaan Pabean : 

• Jalur Merah dilakukan penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik barang;
• Jalur Hijau hanya dilakukan penelitian dokumen;
• Jalur Prioritas tidak dilakukan Pemeriksaan Pabean sebagaimana yang dilakukan terhadap jalur merah atau hijau.

Pemeriksaan Fisik : 

• Pemeriksaan Biasa
• P-07/BC/2007 tentang Pemeriksaan Fisik barang Impor
• Pemeriksaan dengan alat Hi-co scan X-ray
• KEP 97/BC/2003
• Penegasan DJBC (terlampir)
• Pemeriksaan di lapangan/gudang importir
• P-07/BC/2007 tentang Pemeriksaan Fisik barang Impor

Pemeriksaan Fisik Barang 

Terdapat 4 (empat) tingkatan pemeriksaan fisik :

1. Mendalam – barang diperiksa 100%
2. Sedang – barang diperiksa 30 %
3. Rendah – barang diperiksa 10%
4. Sangat rendah – barang diperiksa di gudang importir (importir jalur prioritas)

Pemeriksaan fisik dilakukan dengan memeriksa barang secara merata sesuai dengan persentase pemeriksaan yang telah ditetapkan terhadap keseluruhan barang.

Pembayaran 

Pembayaran Biasa :

• Semua pembayaran dilakukan di Bank Devisa Persepsi;
• Pembayaran di Bea dan Cukai hanya diperbolehkan dalam hal tidak terdapat Bank Devisa Persepsi;
• Untuk barang impor awak sarana pengangkut, pelintas batas dan barang penumpang.

Pemberitahuan Pabean

PEMBERITAHUAN IMPOR BARANG (PIB), dibuat dengan MODUL IMPORTIR/PPJK

DOKUMEN PELENGKAP PABEAN :

• Invoice,
• Packing List,
• Bill of Lading/ Airway bill,
• Polis asuransi (insurance),
• Bukti Bayar Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor (Surat Setoran Pajak, Cukai, dan Pabean / SSPCP),
• Surat Kuasa, Jika Pemberitahu menggunakan jasa Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan / PPJK.

Perijinan / Tata Niaga 

Jenis

• Melekat kepada subjek (importir), misalnya NPIK
• Melekat kepada objek (barang) misalnya ijin ML (makanan luar) dari BPOM

Prinsip umum: Perijinan harus ada pada saat importir mengajukan PIB

Untuk Jalur Prioritas, karena tidak dilakukan pemeriksaan dokumen dan fisik didepan, maka ijin dianggap telah dipenuhi.

021 8888 6410

Read More

Shipping agent / carrier

Shipping agent / carrier

Shipping agent / carrier adalah pihak yang "memiliki sarana dan prasarana" angkutan laut maupun udara. Kata "memiliki sarana dan prasarana" bukan berarti semua perusahaan shipping agent / carrier memiliki armadanya sendiri. Ada shipping agent / carrier yang memiliki armadanya sendiri seperti kapal dan pesawat. Namun banyak juga yang tidak memilikinya. Namun begitu, mereka yang tidak memiliki armada sendiri juga tetap dikatakan sebagai shipping agent. Karena mereka menawarkan jasa angkutannya.

shipping agent / carrier ini dalam kaitannya dengan proses export dan import, Yang kita butuhkan dari mereka adalah :

1.     Harga pengiriman via laut / udara (Ocean Freight / Air Freight).

•             Schedule Pelayaran / Penerbangan (Shipping schedule / flight schedule).
•             Space / tempat kosong di kapal atau pesawat sebagai tempat menaruh barang kita.
•       D/O atau Delivery Order (untuk pengiriman menggunakan kontainer). Karena D/O
      inilah yang kita gunakan untuk mengambil kontainer kosong.
• 
  
•     B/L atau Bill of Lading yaitu konosemen yang digunakan sebagai bukti pengiriman barang bagi exportir / shipper / pengirim barnag dan sebagai bukti pengambilan barang bagi si buyer / consignee / penerima barang.

Read More

DOKUMEN EKSPOR

Dokumen yang diperlukan untuk ekspor ditentukan oleh permintaan pembeli seperti yang disebut pada acara pembayaran yang dipilih (L/C atau lainnya). Eksportir harus berhati-hati dalam memenuhi secara tepat persyaratan dokumen yang diminta didalam L/C dan mengusahakan penyerahannya dengan segera, agar tidak terjadi kelambatan dalam pembayaran.

Dokumen yang biasanya diperlukan adalah :

a.   Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)

b.   Bill of Lading ( B/L, Airway Bill / AWB atau dokumen transpor lainnya seperti postel receipt, cargo receipt ).

c.   Invoice

d.   Packing List

e.   Surat Keterangan Asal (SKA)

Dalam hal tertentu juga diperlukan :

·       Asuransi (jika diminta oleh pembeli)

·       Nomor pokok wajib pajak (NPWP)

·       Surat Pernyataan Mutu (SPM) atau sertifikat Mutu (SM)

·       LKP ekspor (Laporan Kebenaran Pemeriksaan), untuk produk yang mendapat fasilitas Bapeksta atau yang dikenakan PE/ Pajak Ekspor atau PET/ Pajak Ekspor Tambahan.

A. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)

PEB merupakan dokumen utama yang harus diisi dengan benar oleh memperoleh persetujuan Bea dan Cukai. Dengan dasar SK. Menteri Keuangan No: 1012/KMK.00/1991 tahun 1991 tentang Pemberitahuan Ekspor Barang.

PEB merupakan satu-satunya dokumen yang diserahkan kepada Bea dan Cukai, dan berguna untuk:

a.   Customs clearance di negara/ pelabuhan asal barang

b.   Dokumen utama untuk keperluan statistik perdagangan

c.   Penetapan pajak ekspor

Dokumen PEB yang lengkap terdiri dari 10 lembar dengan perincian 3 lembar ekstra copy dan lainnya 7 lembar untuk keperluan :

a.   Bank Ekspor (dokumen asli)

b.   Bank Indonesia

c.   Biro Statistik (BPS)

d.   Kantor Wilayah Departemen Perdagangan

e.   Departemen keuangan

f.    Bea dan Cukai

g.   Copy untuk eksportir

B.   Copy Ekstra

Bagi eksportir yang terkena Pajak Ekspor (PE) dan Pajak Ekspor Tambahan (PET) diperlukan lembar yang kesembilan untuk Direktorat Jenderal Moneter.

Sesudah PEB di Fiat muat oleh pejabat be cukai, komoditi ekspor dimasukkan ke dalam kapal, maka dari pihak pelayaran akan menerbitkan Bill of Lading (B/L). Sebelum B/L diterbitkan, bila terjadi kehilangan, kerusakan, atau hal-hal lainnya terhadap komoditi ekspor tersebut, maka pihak pelayaran tidak dapat dituntut tanggungjawabnya.

            Sementara itu Pasal 23 a UCP 500 menetapkan Bill of Lading adalah dokumen yang secara nyata menunjukkan nama pengangkut ditandatangani oleh pengangkut/agen yang ditunjuk atas nama pengangkut, menunjukkan bahwa barang sudah dimuat di atas kapal dengan tanggal penerbitan. Bill of Lading menunjukkan pelabuhan muat dan pelabuhan bongkar yang ditentukan dalam Letter of Credit dan berisikan kondisi pengangkutan.

Dengan demikian dapat disimpulkan, Selembar B/L umumnya terdapat 3 (tiga) unsur pokok yaitu:

1)   Tanda terima barang.

2)   Kontrak pengangkutan.

3)   Pernyataan kepemilikan barang. 

Dilihat dari kegunaannya, kita mengenal jenis B/L sebagai berikut :

a.   Negotiable B/L atau Original B/L,

Merupakan B/L yang dapat dipergunakan sebagai dokumen berharga untuk pencairan L/C atau dapat diperjual-belikan. Jenis B/L ini biasanya terdiri dari satu set (Full Set) yakni Original 1,2,3. Hukum yang berlaku di sini adalah apabila salah satu lembar original tersebut sudah dipergunakan, maka lembar lainnya tidak berlaku (One for all, All for One).

Lawan dari Negotiable  B/L adalah Non Negotiable B/L, yaitu copy B/L yang tidak dapat dipakai untuk pencairan L/C.

b.   On Board B/L & Receipt B/L

On Board artinya barang sudah diterima di atas kapal yang mengangkut barang tersebut yang pada prinsipnya tanggal B/L sama dengan tanggal On Board. Permintaan dalam L/C umumnya adalah On Board B/L.

c.   Receipt B/L adalah B/L yang diterbitkan oleh pengangkut sebagai tanda terima barang, namun belum diterima diatas dek kapal. Bank dapat menolak B/L semacam ini untuk pencairan L/C (menganggapnya sebagai penyimpangan/descrepencies).

d.   Clean anad foul Bill of Lading.

Hampir semua persyaratan L/C meminta Clean B/L yang artinya di dalam B/L tidak terdapat catatan yang menyebutkan kekurang sempurnaan packing termasuk cargonya sendiri, misalnya drum bocor (Breakage of drum), Steelband berkarat (Rusted steelbend), packing yang jelek (Poor packing), kekurangan barang (Shortage of quantity) dan lain-lain.

Singkatnya Clean B/L adalah B/L yang tanpa catatan-catatan tambahan. Lawan dari Clean B/L adalah Foul B/L, artinya B/L tersebut cacat dengan catatan tambahan yang menjelaskan tentang keadaan packing yang kurang sempurna dan lain sebagainya.

e.   Long Form and Short Form B/L.

Umumnya pada B/L (halaman belakang) tercantum syarat-syarat B/L yang mencakup syarat pengangkutan yang ditetapkan sepihak oleh pelayaran. Dengan demikian bila terjadi selisih pendapat antara pengirim dengan pengangkut barang atau perusahaan pelayaran, syarat-syarat pengangkutan inilah yang kan dijadikan sumber acuan. B/L semacam ini disebut Long Form B/L. Dalam hal ini jika terjadi selisih pendapat antara pengirim dengan pengangkutan disebut dengan Short Form B/L. Dalam hal ini jika terjadi selisih pendapat maka hukum negara di mana perusahaan pelayaran berdomisili itulah yang akan dipakai sebagai sumber acuan.

f.    Combined Transport B/L Multimodal B/L dan Single Modal B/L.

Adalah jenis B/L yang mempergunakan lebih dari semacam transportasi dengan B/L yang sama, artinya setelah sampai di pelabuhan tujuan akan diteruskan dengan mempergunakan  2 atau lebih jenis alat angkut yang berbeda (laut, darat, udara). Kebalikan dari Multi Modal adalah Single Modal.

g.   Express B/L

Untuk menghindari Stale B/L maka dipergunakan Express B/L yakni B/L yang dikirim melalui Fax, untuk itu B/L asli tidak perlu diserahkan. Dengan Faxed B/L tersebut maka barang tersebut dikeluarkan dari pelabuhan tanpa perlu menggunakan B/L asli. Ada juga cara lain yaitu dengan mempergunakn jaminan bank yang menjamin paling lama 3 bulan kemudian B/L asli akan diserahkan.

h.   Stale B/L

Untuk jarak yang dekat seperti Jakarta-Singapura kapal akan tiba di pelabuhan tujuan dalam waktu 1x24 jam sehingga ada kemungkinan kapal sudah tiba, Namun B/L terlambat 1 atau 2 hari. Sehingga B/L tersebut menjadi basi/Stale, inilah yang disebut sebagai Stale B/L.

i.    Switch B/L

Dalam hal Back to Back L/C, karena perdagangan perantara/trader tidak ingin pembeli mengetahui alamat penjual, maka B/L yang pertama yang tercantum nama Shipper yang sebenarnya diganti nama Trader, pada B/L kedua ini tidak tampak lagi shipper yang sebenarnya jenis B/L ini dikenal dengan switch B/L (B/L yang diganti). B/L yang pertama diterbitkan itu disebut Master B/L.

j.    Third Party B/L

Ini adalah jenis B/L dimana nama shiper lain yang tercantum dalam L/C, artinya eksportir pertama tidak sanggup mengirimkan barang, sehingga pihak lain yang mengapalkannya.

k.   Ocean B/L dan House B/L

Disamping maskapai pelayaran, Forwarding Company juga dapat menerbitkan B/L. B/L yang diterbitkan oleh maskapai pelayaran disebut sebagai Ocean B/L sedangkan yang diterbitkan oleh Forwarding Company disebut dengan House B/L.

l.    Chartered B/L

Selain maskapai pelayaran dan Forwarding Company maka ada juga B/L yang diterbitkan oleh pihak yang mencarter kapal, jenis B/L ini dikenal sebagai Chartered B/L.

 C. Surat Keterangan Asal (SKA) atau Certificate Of Origin / COO

Surat keterangan ini menyatakan negara asal dari produk yang diekspor dan biasanya diminta dalam syarat-syarat kontrak dan atau L/C. Ada beberapa ketentuan yang mengatur SKA untuk komoditi ekspor Indonesia. Surat keputusan ini disertai keputusan sebagai pelaksanaan dari ketentuan mengenai pengeluaran SKA untuk komoditi ekspor Indonesia. SKA ini dikeluarkan oleh Pusat Karantina Pertanian untuk keperluan mengekspor komoditas Pertanian ke manca negara atau Kantor Wilayah Departemen Perdagangan dan Kantor Departemen Perdagangan.

Read More